Berita Daerah
8.449 Rumah di Lampung Selatan Tak Layak Huni Menumpuk, Kadis Perkim Aflah Efendi: Tak Bisa Diselesaikan Sekaligus
Lampung Selatan,www.beritaindonesia.org– Ironi pembangunan di Kabupaten Lampung Selatan kembali terkuak. Ribuan warga masih harus bertahan hidup di bawah atap yang bocor dan dinding yang rapuh. Data valid mencatat, jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di wilayah ini mencapai angka 8.449 unit.
Angka yang sangat besar ini bukan sekadar statistik, melainkan bukti nyata kegagalan penuntasan program yang seolah mandek dan tak kunjung menemukan titik terang meski waktu terus berjalan.
Ditemui awak media, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Aflah Efendi, tak membantah kondisi memprihatinkan tersebut. Namun, jawaban yang keluar justru terdengar sangat pasrah dan membenarkan kondisi buruk ini sebagai hal yang wajar.
Kepala Dinas Perkim Lampung Selatan Aflah efendi, S.T., M.T., M.H., Dengan Nada Datar Mengakui, “Ya memang masih ada 8.449 rumah tidak layak huni. Memang betul, dan ini tidak bisa kami selesaikan secara sekaligus,” ujar Aflah Efendi dengan nada datar.
Kalimat tersebut seolah menjadi pengakuan jujur bahwa dinas yang dipimpinnya mengaku kewalahan dan menganggap penyelesaian masalah rakyat adalah hal yang mustahil dilakukan dalam waktu dekat, seolah menyerah pada keadaan.
Tak hanya itu, ketika ditanya mengenai upaya percepatan atau usulan anggaran, Aflah justru terlihat melempar tanggung jawab.
“Saya tidak tahu usulan lewat siapa, mungkin saja sudah masuk dalam SIPD di Dewan,” tambahnya, seolah menutup mata terhadap alur kerja yang seharusnya menjadi kewenangan penuh dinas.
Meski mengklaim data tersebut merupakan hasil pendataan turun ke desa pada tahun 2024, namun fakta menunjukkan bahwa data yang valid itu justru menjadi bukti telunjuk yang menunjuk pada lambatnya kinerja dan minimnya terobosan nyata.
Jawaban “tidak bisa diselesaikan sekaligus” yang dijadikan alasan klasik ini, kini dinilai publik hanyalah tameng birokrasi untuk menutupi keterlambatan penanganan.
Ribuan keluarga menunggu kepastian, bukan sekadar alasan. Masyarakat bertanya-tanya, sampai kapan nasib warga harus dikorbankan demi alasan tahapan dan anggaran yang tak kunjung usai?
Apakah 8.449 rumah ini akan menjadi warisan masalah yang terus dibawa dari tahun ke tahun tanpa solusi nyata?
