Berita Daerah
Lampung Selatan di Persimpangan: Wisata Mewah atau Jalan untuk Rakyat?
Lampung Selatan,www.beritaindonesia.org24 September 2025 – Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Gema Masyarakat Lampung (DPD LPKSM-GML) Lampung Selatan kembali menyuarakan keprihatinan mendalam terkait arah pembangunan daerah yang dinilai menghadapi dilema krusial. Ketua DPD LPKSM-GML Lampung Selatan, Husni Piliang, dengan tegas menyoroti perdebatan antara prioritas pengembangan sektor pariwisata yang kian masif dan kebutuhan mendesak akan perbaikan infrastruktur jalan, terutama di tengah realitas bahwa banyak objek wisata baru yang justru tidak terjangkau oleh masyarakat ekonomi kecil.
Dalam konferensi persnya, Husni Piliang mengungkapkan, “Pemerintah daerah dihadapkan pada pilihan sulit yang fundamental: apakah kita akan terus menggenjot sektor pariwisata dengan pembangunan objek-objek megah dan berorientasi pasar kelas atas, ataukah kita akan fokus pada perbaikan infrastruktur jalan yang menjadi urat nadi perekonomian, mobilitas, dan kesejahteraan masyarakat sehari-hari? Keduanya penting, namun urgensi dan dampak langsungnya bagi seluruh lapisan rakyat harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan.”
Fenomena Pariwisata Elitis yang Kian Menguat
LPKSM-GML mengamati dengan seksama bahwa tren pembangunan pariwisata di Lampung Selatan cenderung mengarah pada destinasi yang menyasar segmen menengah ke atas. Banyak objek wisata baru, seperti resor mewah di tepi pantai, glamping dengan fasilitas premium, atau kafe-kafe estetik dengan harga yang jauh di atas rata-rata, bermunculan. Namun, fasilitas-fasilitas ini seringkali menawarkan harga tiket masuk atau biaya akomodasi yang cukup tinggi, secara otomatis membatasi akses bagi sebagian besar masyarakat lokal dengan daya beli terbatas.
“Bagaimana bisa kita berbicara tentang peningkatan kesejahteraan melalui pariwisata jika masyarakat kita sendiri, yang notabene adalah pemilik daerah ini, tidak mampu menikmati hasil pembangunannya? Pariwisata seharusnya inklusif, merangkul semua, bukan malah menciptakan sekat sosial dan ekonomi. Destinasi yang mahal dan eksklusif hanya akan dinikmati oleh segelintir orang, sementara potensi ekonomi yang bisa dinikmati UMKM lokal seringkali terlewatkan,” tegas Husni Piliang dengan nada prihatin. Ia menambahkan bahwa minimnya keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan dan kepemilikan objek wisata juga menjadi sorotan.
Dampak Infrastruktur Jalan Buruk: Beban Berat bagi Rakyat Kecil
Di sisi lain, dampak dari infrastruktur jalan yang buruk, khususnya di wilayah pedesaan dan penghubung antar kecamatan, jauh lebih terasa dan fundamental bagi kehidupan sehari-hari masyarakat. Jalan-jalan yang berlubang parah, berlumpur saat musim hujan, atau bahkan terputus, menghambat distribusi barang dan jasa secara signifikan. Petani kesulitan mengangkut hasil panen ke pasar, pedagang kecil terpaksa menanggung biaya transportasi lebih tinggi, dan waktu tempuh menjadi membengkak.
“Jika jalan-jalan utama dan penghubung antar desa masih banyak yang rusak parah, bagaimana roda ekonomi bisa berputar optimal? Anak-anak sekolah kesulitan mencapai sekolah, pasien darurat kesulitan mengakses fasilitas kesehatan, dan biaya perawatan kendaraan masyarakat pun meningkat drastis. Perbaikan jalan bukan hanya soal kenyamanan, tapi juga keadilan, pemerataan kesempatan ekonomi, dan akses dasar bagi warga negara,” jelas Husni Piliang yang juga menyoroti bahwa kerusakan jalan seringkali menjadi pemicu kecelakaan lalu lintas, menambah daftar panjang kerugian yang ditanggung masyarakat.
Desakan untuk Pembangunan yang Berpihak pada Rakyat
Menyikapi kondisi ini, DPD LPKSM-GML Lampung Selatan mendesak pemerintah daerah untuk segera meninjau ulang kebijakan prioritas pembangunan. Organisasi ini merekomendasikan agar alokasi anggaran lebih proporsional untuk perbaikan dan pembangunan infrastruktur jalan yang merata di seluruh wilayah, sembari mengembangkan sektor pariwisata yang lebih berpihak pada ekonomi kerakyatan dan berkelanjutan.
“Pariwisata berbasis komunitas, yang melibatkan dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat lokal melalui pemberdayaan UMKM, pengelolaan homestay, atau atraksi budaya yang dikelola masyarakat, harus didorong dan difasilitasi. Destinasi yang terjangkau dan mengakomodasi semua lapisan masyarakat akan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, berkelanjutan, dan adil bagi seluruh warga Lampung Selatan,” pungkas Husni.
LPKSM-GML berharap pemerintah daerah dapat mendengarkan aspirasi masyarakat dan mengambil kebijakan yang benar-benar mencerminkan kebutuhan dan kepentingan seluruh warga Lampung Selatan, bukan hanya segelintir kelompok yang memiliki modal besar. Pembangunan yang adil dan merata adalah kunci utama menuju kesejahteraan bersama yang sesungguhnya.
